Pendidikan Vs Pembodohan Politik Pilkada Langsung

Dalam proses pelaksanaan Pilkada langsung, salah satu hal yang patut diperhatikan adalah pendidikan politik bagi masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang lengkap tentang berbagai hal terkait dengan pilkada, mulai dari keuntungan, kerugian, proses sampai pada urgensi dan filosofi Pilkada langsung. 

Sikap apatis masyarakat yang selama ini dirasakan harus direspon agar nantinya perta demokrasi langsung yang akan dilaksanakan di Jepara dapat berjalan dengan baik, sukses dan aman. Masyarakat harus dimotivasi untuk dapat menggunakan hak pilihnya, karena pilihan mereka nantilah yang akan menentukan nasib mereka dan daerah kedepan. Pilkada sebagai proses demokratisasi sangat bergantung pada kultur masyarakat setempat, sikap apatisme, ketidaktahuan, dan ketidaksiapan masyarakat akan menghambat proses demokratisasi tersebut. Oleh karena itu masyarakat harus benar-benar disiapkan dalam menghadapi Pilkada langsung. Ini menjadi penting untuk dipikir dan diperhatikan karena jika masyarakat tidak siapa, pilkada langsung hanya akan menjadi boomermang dan malapetaka bagi daerah.

Pendidikan politik dalam rangka menyiapkan masyarakat harus merambah ke semua level pemilih, mulai dari yang pemula sampai dengan orang yang telah berulang kali menggunakan hak pilihnya. Para pemula yang dimaksud disini adalah mereka yang baru pertama kali terdaftar sebagai pemilih karena pada saat pemilihan nanti mereka telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Misalnya karena sudah memenuhi syarat usia, belum memenuhi syarat usia tapi sudah/pernah kawin, dan adanya perubahan status dari anggota TNI dan Polri menjadi sipil atau purna tugas. Para pemula harus mempunyai pengetahuan dan kesadaran yang memadai, mengapa mereka harus menyalurkan hak politiknya sebagai warna Negara. Pendidikan politik bagi pemilih pemula karena faktor usia harus dilakukan. Ini menjadi penting karena penanaman kesadaran dan pendewasaan politik perlu ditumbuhkan sejak dini. Alasan mengapa mereka perlu memberikan suaranya dalam pemilu jauh lebih penting ketimbang teknis pencoblosan. Kesadaran semacam ini jauh lebih berbekas dan mempunyai pengaruh sangat luas dikalangan masyarakat, pemilih pemula mesti menyadari bahwa pilkada ikut menentukan masa depan mereka, masyarakat dan daerahnya. Kesalahan dalam pendidikan politik pemula akan berdampak pada kesadaran dan sikap politik seseorang dikemudian hari. Sikap trauma akan terus menghantui mereka, akibatnya liberalisasi politik tidak akan dapat lagi dilakukan dimasa-masa yang akan datang.

Keberhasilan pilkada langsung untuk kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme, rasionalitas dan kesadaran rakyat sendiri akan hak-hak politik mereka. Kesadaran rakyat ini akan terbangun dengan pendidikan politik bagi rakyat. Rakyat jangan dijadikan boneka politik yang hanya dibutuhkan ketika pemilihan. Kemasan pendidikan politik bagi rakyat bisa bermacam-macam, mulai dari seminar, diskusi, sosialisasi, ceramah atau dengan menggunakan berbagai media seperti spanduk, bulletin, pamphlet, majalah dan sebagainya. Dengan pendidikan politik yang benar, diharapkan masyarakat dapat siap menghadapi pilkada langsung nanti dan bersama-sama dengan semua pihak untuk turut serta mensukseskan perhelatan akbar tersebut.

Golput : Antara Pilihan dan Tuntutan Politik

Wacana dan isu untuk golput kian berkumandang seiring dengan konstelasi perpolitikan yang berkembang. Partai politik dengan berbagai kepentingannya telah melakukan manuver-manuver politik yang merugikan rakyat. Manuver politik yang tidak populis itu dapat dilihat dari kurangnya komitmen dari parpol dalam mensukseskan pilkada langsung kali ini. Tindakan semacan ini merupakan pembodohan politik bagi masyarakat dan akan menjadi preseden buruk bagi sejarah konstelasi perpolitikan lokal. Parpol mestinya lebih mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan partai apalagi pribadi.

Sebagai warga negara yang baik, memberikan suaranya atau mempergunakan hak pilihnya dalam pilkada langsung nanti merupakan keharusan. Rakyat mendiami suatu wilayah negara tertentu dengan pemerintahan tertentu yang berdaulat, sehingga rakyat harus berpartisipasi di dalamnya. Meskipun dalam etika politik terkandung unsur tawaran mempergunakan atau tidak mempergunakan hak pilih adalah pilihan asasi, tetapi memberikan suaranya jauh lebih bermartabat ketimbang golput. Orang akan lebih dihargai dengan menentukan pilihan ketimbang tidak menentukan pilihan sama sekali. Disadari, bahwa semua jenis pilihan mengandung resiko dan konsekuensi, apa pun bentuk dan jenis pilihan tersebut. Memberikan suaranya jauh lebih terhormat sebagai warga negara karena ikut berpartisipasi dalam menentukan masa depan bangsa.

Rakyat haruslah diberikan pemahaman akan siapa yang akan mereka pilih nantinya, budaya memilih kucing dalam karung harus dihilangkan. Semestinya sejak awal rakyat harus sudah paham siapa calon kepala daerah yang akan mereka pilih, bagaimana track record mereka, apa visi dan misinya, dan bagaimana moral mereka, baik moral dalam beragama maupun dalam bermasyarakat. Disisi lain, para calon mesti konsekuen memegang janji dan komitmen di depan rakyat, jangan sampai rakyat hanya dijadikan massa pendukung, dipuja-puja menjelang Pilkada dan saat pencoblosan tetapi begitu calon telah meraih singgasana kekuasaan, rakyat dihianati bahkan ditinggalkan sama sekali. Sikap inkonsistensi semacam ini menjadi pendidikan politik yang buruh bagi rakyat, sekaligus menurunkan kredibilitas calon dimasa-masa mendatang.